Kini kami hadir memberikan pelayanan SKCK, Surat izin keramaian, dan STTP secara Online

Pelayanan berbasis online

Kini Polresta Pekanbaru akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin keramaian dan STTP dengan menghadirkan Pelayanan Berbasis ONLINE, hal ini adalah salah satu Commander wish dari Kapolri Jendral Tito Karnavian Commander wish merupakan program pembenahan di internal dan kinerja Polri, yang salah satunya adalah “Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI” agar kepolisian mendapatkan public trush seperti yang Kapolri harapkan.


PROFIL
Kombes Pol Susanto, S.I.K, S.H, M.H Kapolresta Pekanbaru
Sejarah Singkat Polresta Pekanbaru

Secara historis Polri lahir bersamaan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD’ 45 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tahun yang sama tanggal 29 September, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo.

Dalam perjalannya, Organisasi Polri kerap kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada ‘Era Reformasi’ yang bergulir sejak tahun 1998, dimana menyelengarakan Negara menganut pradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri seabagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan, Polwan lahir pada 1 September 1948, di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.Polwan, dapat didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin wanita.

Diawal pembentukanya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisisan Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negra kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Begitu halnya dengan kepolisian Daerah pekanbaru, Lahir dan perkembagannya tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.



    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
    SAT INTELKAM POLRESTA PEKANBARU
    tentang
    PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK), PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT




    A. Latar Belakang


    1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana rumusan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

    2. Bahwa Reformasi Birokrasi Polri adalah akselerasi transformasi Polri dalam meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan Polri yang mandiri, professional dan dipercaya masyarakat, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan dan akuntabel sebagai sebuah aturan, tata cara, dan panduan bagi personil Sat Intelkam Polresta Pekanbaru secara baik dalam melakukan proses kerja untuk mencapai atau mewujudkan tujuan utama dari proses kerja tersebut.

    3. Sat Intelkam Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen di bidang pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK dan menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik.

    4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK /Police Record) sebagai penganti Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang diberikan Polri kepada anggota masyarakat adalah merupakan salah satu sarana pelaksanaan tugas Pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya yang teratur dan berlanjut di bidang identifikasi manusia, pendapatan biodata perorangan, pendataan organisasi Politik dan masyarakat serta kegiatan - kegiatan lain.

    5. Perizinan dan pemberitahuan sebagai pranata hukum yang lazim dilekatkan pada penyelenggaraan suatu pertemuan banyak mendapat perhatian baik dari anggota masyarakat maupun pemerintah, dalam hal penyelenggaraan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masih dijumpai kesimpangsiuran atau perbedaan penafsiran mengenai keberadaan dan pemahaman atas kedua pranata hukum tersebut sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    6. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan SKCK, perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Sat Intelkam Polresta Pekanbaru dan pengemban fungsi intelkam jajaran Polresta Pekanbaru dapat melancarkan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.


    B. Dasar


    1. Undang – Undang RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).

    2. Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    3. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

    4. PP No. 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

    5. PP RI No. 50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada instansi Polri.

    6. Keputusan Presiden RI No. 97 tahun 2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-satuan Organisasi Kepolisian Negara RI.

    7. SKEP Kapolri No.Pol : Skep / 1600 / X / 1998 tentang Naskah sementara tatacara pemberian STTP menyampaikan pendapat di muka umum.

    8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Baintelkam.

    9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

    10. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 816 / IX / 2003, TANGGAL 17 September 2003 tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK.

    11. Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) lampiran “A” Polda Umum, “B” Polda Metro Jaya dan “C” POLRESTA.

    12. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tatacara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

    13. Keputusan Kapolri Nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (POLRESTA).

    14. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

    15. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010.

    16. Peraturan Kaba Intelkam Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelkam Polri.

    17. Grand Strategi Polri 2005-2025.

    18. Renstra Polri tahun 2015-2019.

    19. Reformasi Birokrasi Polri.


    C. Maksud dan Tujuan


    a. Maksud
    Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Operasional Satuan Intelkam Polresta Pekanbaru ini, dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan akan dijadikan sebagai alat penilaian kerja sehingga di harapkan pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah dirumuskan.


    b. Tujuan
    Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Intelkam Polresta Pekanbaru ini, bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas dan keberhasilan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisian, transparan dan sehingga diharapkan dapat terwujudnya good governance di Sat Intelkam Polresta Pekanbaru.


    D. Ruang Lingkup


    Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polresta Pekanbaru merupakan uraian pokok-pokok tugas dan fungsi dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang ada pada Sat Intelkam Polresta Pekanbaru yang memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada masyarakat yang membutuhkan.


    TUGAS POKOK DAN FUNGSI

    A. Tugas Pokok

    Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan dalam bentuk Izin keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya, dengan prinsip – prinsip yaitu :

    1. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sat Intelkam Polresta Pekanbaru sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

    2. Prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tatacara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Sat Intelkam Polresta Pekanbaru;

    3. Akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan penerbitan SKCK, Izin Keramaian dan STTP dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang – undangan;

    4. Transparan, yaitu proses penerbitan SKCK, Izin Keramaian dan STTP dilaksanakan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; dan

    5. Efektif dan efisien, yaitu proses penerbitan SKCK, Izin Keramaian dan STTP dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.


    B. Fungsi

    Sat Intelkam Polresta Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian Izin keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.


    PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

    Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan SKCK, pemberian Izin keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) di lingkungan Sat Intelkam Polresta Pekanbaru dilakukan sebagai berikut :

    1. Kasat Intelkam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Kaur Mintu dan seluruh unsur – unsur pelaksana tugas yang berada dibawah tugas dan tanggung jawabnya.

    2. Kasat Intelkam selaku pembina fungsi Intelkam di jajaran Polresta Pekanbaru dapat melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan.

    3. Kaur Mintu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam.

    4. Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara periodik dan atau insidentil disesuaikan dengan kebutuhan Pimpinan, Kesatuan atau komponen organisasi.

    PENUTUP

    Demikian penyusunan Standart Operasonal Prosedur (SOP) Sat Intelkam Polresta Pekanbaru ini dibuat untuk dijadikan pedoman, langkah – langkah dan prosedur dalam kegiatan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat yang ada pada Sat Intelkam Polresta Pekanbaru dalam memberikan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat.